2022

Mendikbud Ingin Ppdb Berbasis Zonasi Tetap Berlaku Tahun Depan

Mendikbud Ingin Ppdb Berbasis Zonasi Tetap Berlaku Tahun Depan
Mendikbud Ingin Ppdb Berbasis Zonasi Tetap Berlaku Tahun Depan
Kemendikbud  mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seputar penerapan PPDB tahun 2019 berbasis zonasi yang akan direkonstruksi dan dijadikan dasar untuk melaksanakan penetapan zonasi tahun depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi tetap berlaku pada 2020 nanti. Menanggapi banyaknya kritik yang masuk, Muhadjir menilai itu hal yang wajar. Menurutnya, memang diharapkan waktu yang tak singkat untuk menciptakan masyarakat Indonesia mendapatkan sistem zonasi.

Menanggapi kritikan masih banyak sekolah yang belum siap, Muhadjir menggunakan analogi kondisi sekolah-sekolah dikala kemerdekaan Indonesia. Saat itu, menurutnya, sekolah-sekolah di Indonesia juga belum siap menjalankan sistem pendidikan yang sanggup bangun diatas kaki sendiri sehabis sebelumnya berkiblat pada sistem pendidikan kolonial.

"Kalau soal belum siap, waktu merdeka juga kita belum siap. Makara kalau tunggu siap, kita tidak akan pernah siap. Justru zonasi ini dipakai untuk mempercepat kualitas pendidikan," kata Mendikbud yang kutip dari Republika (16/07/19).

Sistem zonasi juga memaksa Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab besar dalam memajukan pendidikan di tempat masing-masing. Apalagi dikala ini terdapat transfer tempat yang memang dialokasikan untuk pendidikan. Menurut Mendikbud kalau tidak dengan pendekatan yang agak memaksa, Pemerintah Daerah dinilai akan terus santai saja.

Kemendikbud dikala ini masih mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seputar penerapan PPDB tahun 2019 berbasis zonasi. Fakta tersebut, akan direkonstruksi dan dijadikan dasar untuk melaksanakan penetapan zonasi tahun depan. Melalui zonasi, pemerintah sentra dan tempat mengetahui persoalan apa yang sebetulnya terjadi di masing-masing daerah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem zonasi PPDB diharapkan dengan menunjukkan kemudahan untuk sekolah, ibarat perlengkapan komputer dan laboratorium. Pemerintah Daerah juga diminta memperhatikan kualitas tenaga pengajar dengan menunjukkan training kepada guru-guru sekolah negeri di daerahnya.

Sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019 diterapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Dalam sistem tersebut, nilai ujian nasional siswa tidak dipertimbangkan sebagai syarat penerimaan sekolah. Syarat utama penerimaan siswa gres yakni jarak antara sekolah dengan rumah siswa. Semakin bersahabat jarak tersebut, maka peluang siswa diterima semakin besar.
Advertisement